Pemprov Banten tuntaskan semua temuan LHP BPK tahun anggaran 2020

 Pemprov Banten tuntaskan semua temuan LHP BPK tahun anggaran 2020

Slotberita.com Online – Pemprov Banten tuntaskan semua temuan LHP BPK tahun anggaran 2020,

Sekda Banten Al Muktabar (Slotberita.com Online/Mulyana)

Pemprov Banten juga sudah menyelesaikan temuan yg bersifat administratifSerang (Slotberita.com Online) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah menyelesaikan semua temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam laporan hasil pemeriksaan tahun anggaran 2020.

“Pada prinsipnya semua yg jadi temuan & rekomendasi BPK dalam LHP Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian uang sudah kami selesaikan 100 persen,” mengatakan Sekda Banten Al Muktabar, di Serang, Jumat.

Ia mengatakan, selain temuan terkait pengembalian uang negara, Pemprov Banten juga sudah menyelesaikan temuan yg bersifat administratif.

“Kemarin kami kan diberi waktu 60 hari, namun sebelum 60 hari sudah kami selesaikan,” mengatakan Al Muktabar.

Selain itu juga, mengatakan dia, berkaitan dengan rekomendasi BPK dalam masalah regulasi ketahanan pangan, juga sudah diselesaikan karena berkaitan juga dengan DPRD Banten.

Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prayogo mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah-langkah & upaya Pemprov Banten dalam menyelesaikan hasil temuan BPK dalam LHP Tahun 2020.

“Kami mengapresiasi upaya pemprov dalam menyelesaikan temuan BPK termasuk mengembalikan kerugian yg senilai Rp2 miliar,” mengatakan Budi Prayogo.

Sebelumnya BPK RI Perwakilan Provinsi Banten menemukan 12 kelemahan pengendalian intern & permasalahan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Kelemahan tersebut salah satunya, kelebihan pembayaran proyek sebesar Rp1,16 miliar yg ada di tiga organisasi perangkat daerah (OPD).

Tiga OPD tersebut adalah Dinas Pendidikan & Kebudayaan (Disdikbud) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), & Dinas Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman (Disperkim).

Sedangkan kelemahan lainnya disebutkan oleh BPK adalah penatausahaan kas Pemprov Banten belum memadai, yakni masih ditemukan rekening bendahara pengeluaran UPTD di tiga OPD & rekening operasional yg belum ditetapkan melalui keputusan gubernur.

Kemudian, pengelolaan barang milik daerah (BMD) belum memadai, Slotberita.com Online lain pemprov belum menetapkan status penggunaan BMD tanah & bangunan gedung dengan perolehan hingga tahun 2020, pinjam pakai kendaraan dinas belum tertib, & 490 bidang tanah belum bersertifikat.
Banten kembali raih WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2019
Gubernur Banten serahkan laporan keuangan 2019 untuk diaudit BPK

Slot Manis

https://techcracy.org/

Slot Manis akan membahas daftar 12 situs slot terpercaya dan terbaru resmi di Indonesia. Serta pemanis bermain slot online android dan daftar slot online. Disarankan juga mengunjungi disini.